BATU BARA — Dalam 100 hari kerja pertamanya, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian menunjukkan komitmen serius membenahi birokrasi. Tiga pejabat eselon II resmi dinonaktifkan sementara dari jabatannya setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara.
Langkah tegas ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Batu Bara, Muhammad Ridwan. Ia menyebut keputusan Bupati sebagai bentuk keberanian politik dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Kami dari Fraksi Gerindra sangat mengapresiasi tindakan cepat dan terukur ini. Ini sinyal kuat bahwa Bupati tidak main-main dalam membenahi birokrasi. Kami berharap ini jadi peringatan bagi seluruh pejabat untuk bekerja jujur dan akuntabel,” ujar Ridwan, Rabu (4/6/2025).
Tiga pejabat yang dinonaktifkan yakni:
- Ahmadan Chair (Kepala BPBD)
- Syafri Moesa (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata)
- Nurahman (Kepala Dinas Sosial)
Kepala BKPSDM Batu Bara, Aldi Ramadhan, membenarkan penonaktifan tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah ini bersifat administratif demi kelancaran proses audit, bukan bentuk sanksi.
“Penonaktifan dilakukan untuk menjamin audit berjalan objektif tanpa intervensi. Ini murni bagian dari proses pemeriksaan,” ujarnya.
Berdasarkan data, Ahmadan Chair dinonaktifkan sejak 16 Mei 2025, disusul Syafri Moesa dan Nurahman pada 3 Juni 2025.
Dikonfirmasi terpisah, Inspektur Kabupaten Hasrul Irfan menjelaskan bahwa pemeriksaan menyasar pengelolaan anggaran di masing-masing OPD. Namun, ia belum bersedia mengungkap detail angkanya.
“Audit masih berjalan. Belum bisa kami buka ke publik demi menjaga objektivitas hasil pemeriksaan,” tegas Hasrul.
Tak hanya itu, sebelumnya juga telah tercatat pengunduran diri dari tiga pejabat lainnya, yakni:
- Lendi Aprianto, ST (Kadis Perkim)
- Kurnia Lismawatie (Kadis PUTR)
Rentetan penonaktifan dan pengunduran diri ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi di Pemkab Batu Bara menjadi agenda prioritas pemerintahan Baharuddin Siagian.
“Sudah saatnya wajah birokrasi dibersihkan. Masyarakat butuh pejabat yang transparan, jujur, dan bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Ridwan.
Di tengah gejolak ini, warga juga menyuarakan harapan serupa. Taufik, warga Tanjung Tiram, meminta agar langkah Bupati tidak berhenti di penonaktifan saja.
“Kalau terbukti ada penyelewengan anggaran, harus diproses hukum. Jangan berhenti di administratif. Kita ingin Batu Bara bersih dari praktik kotor,” ungkapnya.
Masyarakat kini menanti hasil akhir audit yang akan menentukan nasib para pejabat tersebut—apakah akan diberi sanksi hukum, dimutasi, atau dikembalikan ke jabatan semula. Pemerintahan Baharuddin pun kini mendapat sorotan luas atas keberaniannya dalam melakukan pembenahan struktural.Il_06