Batu Bara™ – Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, memberikan pengarahan langsung kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dapat berdampak buruk bagi kondisi fisik dan mental. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Lapas pada Kamis, 3 Juli 2025, dengan dihadiri oleh 1946 warga binaan yang mengikuti dengan antusias.

Dalam arahannya,Kalapas mengingatkan WBP agar tidak melakukan praktik-praktik berbahaya yang sering terjadi secara sembunyi-sembunyi di lingkungan pemasyarakatan, seperti membuat tato menggunakan alat tidak steril, pemasangan guli-guli (benda asing bulat yang dipasang di kemaluan untuk mengubah bentuk), serta penggunaan puntung rokok bekas yang di gunakan kembali. Perilaku tersebut sangat berisiko menjadi jalur penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, dan infeksi lainnya.

Selain itu, Kalapas secara tegas menyinggung soal penyimpangan seksual, khususnya perilaku penyuka sesama jenis yang dilarang keras di dalam Lapas. Ia menekankan bahwa perilaku tersebut tidak hanya melanggar norma hukum dan agama, tetapi juga sangat berisiko terhadap kesehatan para WBP.

“Kami tidak mentolerir perilaku menyimpang seperti hubungan sesama jenis. Itu jelas bertentangan dengan hukum negara maupun nilai-nilai agama. Kita semua di sini dalam proses pembinaan, maka mari jaga martabat dan kendalikan diri,” ujar Kalapas dengan tegas.

Untuk memberikan gambaran nyata, Kalapas juga mengangkat kisah salah seorang WBP berinisial AJ yang sudah enam kali keluar-masuk penjara. AJ kini menderita gagal ginjal dan penyakit komplikasi lainnya akibat pola hidup tidak sehat yang dijalaninya. Saat ini, pihak Lapas harus secara rutin mengantarkannya keluar dua kali seminggu untuk menjalani cuci darah (hemodialisis) di rumah sakit Bidadari Indrapura.

“Kasus yang dialami saudara kita di atas benar-benar telah menjadi masalah tersendiri bagi Lapas Labuhan Ruku. Ini menjadi beban bagi petugas, apalagi dalam situasi efisiensi anggaran saat ini. Dengan lamanya pidana yang harus dijalaninya selama beberapa tahun ke depan, kondisi ini menjadi keprihatinan kita bersama. Energi dan waktu yang harus diberikan petugas untuk mengantar dan mendampingi sangat besar. Semoga ini bisa menjadi contoh nyata bagi seluruh WBP, betapa pentingnya menjaga hidup sehat sejak sekarang,” ungkap S.Berutu.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh petugas, yang selama enam bulan terakhir telah memberikan perhatian dan pendampingan maksimal kepada AJ.
“Kita semua prihatin atas kondisi yang dialami saudara kita tersebut. Saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran petugas, terutama tim perawatan dan pengamanan. Tanpa perhatian dan dedikasi mereka, mustahil kondisi WBP ini dapat tertangani dengan baik hingga saat ini,” tambahnya.

Menutup pengarahan, Kalapas juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat, terutama keluarga warga binaan, agar turut serta dalam proses pembinaan melalui dukungan moril.
“Kami mengajak kepada masyarakat, khususnya keluarga warga binaan, untuk turut memberikan nasihat dan arahan. Harapannya, selama menjalani masa tahanan dan pidana, WBP tetap sabar dan dapat mengambil hikmah dari musibah yang dialami keluarga. Jaga pola hidup sehat, perbanyak ibadah, dan ikuti seluruh program pembinaan dengan baik,” pungkasnya.

Kegiatan pengarahan ini turut didampingi oleh Ka.KPLP Ziko Manalu, Kasi Keamanan dan Ketertiban Samuel Siregar, Kasubag Tata Usaha Suriawan, JF keamanan Wilman Marbun, Kasubsi registrasi Mulia Situmorang, Karupam MP Nababan serta jajaran keamanan dan bimkemas lainnya. Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh WBP semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan, menjauhi perilaku menyimpang, dan berkomitmen menjalani masa pembinaan dengan baik menuju perubahan yang lebih positif.Il_06

Batu Bara | Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, menghadiri kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batubara. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Batubara pada Kamis (26/07), mulai pukul 16.00 WIB.

Peringatan HANI tahun ini mengusung tema internasional “The Evidence is Clear: Invest in Prevention” dan tema nasional “Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkoba melalui Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya peran semua pihak dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Batubara Baharuddin Siagian, Wakil Bupati Syafrizal, Kepala BNN Kabupaten Batubara Arnis Syafni Yanti, rwakilan instansi lainnya, serta para tokoh masyarakat Batubara. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam perang melawan narkoba.

Rangkaian acara diawali dengan kata-kata Motivasi memerangi narkoba dari para pejabat yang hadir, dilanjutkan dengan deklarasi anti narkoba oleh seluruh hadirin, yang menyatakan sikap tegas untuk terus bersinergi dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Acara kemudian ditutup dengan makan malam bersama dan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen bersama dalam mewujudkan Batubara bebas narkoba.

Kalapas Soetopo Berutu menyatakan bahwa peringatan HANI ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi, terutama dalam upaya pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan. “Kita semua punya peran strategis dalam memutus mata rantai peredaran narkoba, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui pencegahan dan pembinaan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat pemberantasan narkoba semakin mengakar dan terwujud dalam aksi nyata menuju Indonesia yang sehat, bersih, dan produktif tanpa narkoba.il_06

Medan | Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menjadi lokasi kegiatan yang berbeda pada Rabu, 25 Juni 2025. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, melakukan kunjungan kerja dengan pendekatan yang lebih personal. Didampingi jajaran Pimpinan Tinggi Kementerian IMIPAS serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Sumatera Utara, Menteri Agus memilih untuk duduk lesehan dan makan siang bersama para warga binaan.

Kegiatan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Menteri Agus berbincang langsung dengan warga binaan sambil menikmati hidangan sederhana. Kebersamaan ini menjadi bagian dari upaya untuk menunjukkan bahwa proses pembinaan juga harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan rasa saling menghormati.

“Tidak ada manusia yang lebih tinggi dari yang lain. Yang membedakan hanyalah fase kehidupan yang sedang dijalani. Di sini, saudara-saudara sedang menjalani proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” ujar Menteri Agus di hadapan para warga binaan.

Dalam arahannya, Menteri Agus juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan kesungguhan dalam mengikuti program pembinaan. Ia mengingatkan bahwa kesempatan yang diberikan harus dimanfaatkan secara maksimal, karena pelanggaran berat akan ditindak tegas.

“Saya minta jalani masa pembinaan ini dengan sikap positif. Tunjukkan perubahan dan raih prestasi. Tapi kalau masih ada yang melanggar dan berulah, saya tidak segan memindahkan ke Nusakambangan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah merancang pembangunan Lapas dengan sistem super maksimum security di sebuah pulau terpencil, sesuai mandat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lapas tersebut diperuntukkan bagi narapidana dengan tingkat risiko tinggi, dengan sistem pengawasan ketat berbasis teknologi dan manajemen modern.

Kegiatan makan siang ini menjadi bagian dari penguatan komunikasi antara petugas dan warga binaan. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Kementerian IMIPAS untuk mendorong perubahan perilaku melalui pembinaan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan.

Usai makan siang bersama, bapak menteri selanjutnya memberikan penguatan kepada seluruh kepala Lapas dan kepala kantor Imigrasi sumut di gedung 2, sebelumnya masing-masing kepala Kantor wilayah Baik Direktorat jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi memberikan laporan evaluasi capaian kinerja triwulan pertama kepada menteri serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Imigrasi, Kegiatan kemudian di tutup dengan sesi foto Bersama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, bersama para kepala UPT lainnya di wilayah Sumatera Utara, sebagai wujud sinergi dan dukungan terhadap program pembinaan yang lebih bermakna dan berkelanjutan.il_06

Sumut — Kementrian Imigrasi dan pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemassyarakatan telah melakukan serangkaian redistribusi atau pemindahan warga binaan ke beberapa wilayah dengan berbagai tujuan.”Hampir 1000 warga binaan dari beberapa wilayah Indoensia telah kami pindahkan ke Lapas – lapas Super Maximum dan Maximum Security di Nusakambangan. Alasan utamanya jelas seperti yang seringkali saya sampaikan, yaitu memberantas sampai ke akarnya peredaran narkoba di Lapas dan Rutan. Zero narkoba adalah harga mati,” jelas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto , Rabu (25/6)

Ia menerangkan bahwa langkah ini akan terus gencar dilaksanakan. Menurutnya tindakan tersebut bukan tanpa alasan dan dasar yang jelas. Penentuan Warga Binaan High Risk yang dipindahkan ke Nusakambangan tersebut sudah melalui penyidikan, penyelidikan dan assesment sesuai ketentuan yang berlaku. Terupdate telah dipindahkan lagi 98 warga binaan high risk dari wilayah Jakarta dan Jawa barat (15/6)

“Pemindahan ini bukan hanya tentang memindahkan fisik seorang warga binaan yang telah dinilai high risk ke lapas yang baru. Tetapi ini tentang upaya menyelamatkan warga binaan lain dari paparan narkoba dan tindakan negatif lainnya. Di sisi lain tindakan tersebut juga sekaligus untuk menyelamatkan warga binaan high risk tersebut dari perilaku melanggar yang berkelanjutan, yang membahayakan orang lain dan merusak dirinya sendiri. Ini adalah tentang bagaimana kita menyelamatkan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan mulia ini.”

Selain alasan tersebut, ia menyebutkan bahwa pembinaan menjadi salah sebab urgensinya dilakukan pemindahan, di Lapas yang lebih tepat diharpakn perubahan sikap mereka yang lebih baik dan tidak mengulangi kembali kesalahannya. Karena tujuan dari Pemasyarakatan adalah tentang pembinaan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.

Menteri Agus menyebutkan alasan yang tidak kalah penting dari juga tujuan redistribusi warga binan, yaitu sebagai bagian upaya penurunan overcrowding di beberapa Lapas atau Rutan. Over Kapasitas rata-rata secara nasional saat ini adalah sekitar 100 persen, namun di banyak lapas, terjadi over kapasitanya hingga ratusan persen. Contohnya Lapas Bagansiapi-siapi yang over kapasitas hingga 1000 persen.

Usaha yang telah dilakukan dalam menurunkan tingkat overcrowding, selain redistribusi, pemberian hak bersayarat seperti remisi , PB, CB dan CMB serta pembangunan lapas baru, Menteri Agus juga mengungkapkan semangatnya untuk mendukung implementasi pidana non pemenjaraan yang diatur di dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, seperti pidana kerja sosial dan pidanan pengawasan.

“Kami kementrian IMIPAS melalui peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) siap mendukung diterapkannya pidana alternatif, seperti yang sudah terbilang sukses pada kasus Anak, di mana rekomendasi ketetapan Diversi dan putusan non penjara dari Pembimping Kemasyarakatan Bapas, mampu berkontribusi dalam penurun hunian Anak di Pemasyarakatan sekitar 250 %,” pungkas Menteri Agus

Menurut data dari SDP Ditjenpas, hunian Anak di Lapas dan Rutan turun tajam setelah implementasi Undang -Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dari yang sebelumnya di angka 7 ribuan, turun hingga saat ini di angka 2000 an Anak.

Selain itu juga Menteri Agus mendorong optimalisasi putusan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba, daripada putusan penjara yang berdampak over loadnya lapas dan rutan. Termasuk menurutnya penerapan Restorative Justice (RJ) pada setiap tahap penegakan hukum, khususnya pada kasus-kasus ringan yang tidak berpotensi merusak rasa keadilan masyarakat.il_06