Semua tulisan dari arsiponline.com

Menyampaikan Berita Sesuai Fakta

Lapas Labuhan Ruku Hadiri Arahan Virtual Dirjenpas, Siap Laksanakan Instruksi Tegas

Batu Bara™ — Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti Arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara virtual di Aula Lapas Labuhan Ruku. Kegiatan ini diikuti oleh Kalapas Labuhan Ruku beserta jajaran pejabat struktural, Jum’at(9/5).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi memberikan arahan tegas kepada seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan pejabat struktural dalam kegiatan internal yang digelar secara tertutup hari ini.

Dalam arahannya, Dirjenpas menekankan pentingnya loyalitas dan kedisiplinan seluruh jajaran pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

“Seluruh jajaran harus tunduk dan patuh kepada pimpinan. Ikuti arahan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” tegas Dirjenpas dalam pertemuan tersebut. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk penguatan komitmen terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan yang profesional dan berintegritas.

Menanggapi insiden kerusuhan yang terjadi di Lapas Muara Mengkei baru-baru ini, Dirjenpas mengimbau seluruh petugas untuk tidak gentar dan tetap melaksanakan tugas sesuai prosedur.

“Saya tekankan, razia terhadap handphone dan narkoba tetap harus dilaksanakan. Jangan takut, jalankan tugas sesuai SOP. Pastikan tidak ada handphone dan narkoba di dalam Lapas,” ujarnya dengan tegas.

Arahan tersebut disambut dengan keseriusan para Kalapas dan pejabat struktural yang hadir. Dirjenpas juga meminta seluruh satuan kerja pemasyarakatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengawasan internal guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.

Selain isu keamanan, Dirjenpas juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan pegawai. Ia mengimbau agar setiap Lapas segera mendaftarkan koperasinya ke dalam wadah Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo). “Langkah ini penting agar koperasi Lapas dapat lebih terkelola dengan baik dan memberi manfaat lebih besar bagi pegawai,” jelasnya.

Melalui arahan ini, Dirjenpas berharap jajaran pemasyarakatan semakin solid, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, serta mampu menjaga stabilitas dan profesionalisme di lingkungan lembaga pemasyarakatan.il_06

GERBRAK Desak Penegakan Hukum Dugaan Korupsi di Lahan HGU PTPN II

Jakarta, 5 Mei 2025— Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) menggelar aksi di tiga titik di Jakarta: Kementerian ATR/BPN, Gedung Merah Putih KPK, dan Kementerian BUMN. Aksi ini menyoroti dugaan korupsi dalam proyek properti mewah Kota Deli Megapolitan (KDM) yang dibangun PT. Ciputra KPSN di atas lahan HGU PTPN II, Sumatera Utara.

Koordinator aksi, Ariswan, menyebut proyek ini sarat pelanggaran hukum dan menyengsarakan rakyat. “Tanah rakyat diubah menjadi bisnis elit tanpa transparansi,” ujarnya.

GERBRAK menyampaikan 10 tuntutan, termasuk mendesak pemeriksaan atas kontrak kerjasama antara PTPN II dan PT. Ciputra, penegakan putusan hukum atas tanah PT. Sianjur, serta penghentian pembangunan ilegal oleh Polda Sumut.

Pernyataan sikap disampaikan ke 16 institusi, termasuk Presiden, DPR RI, dan pimpinan penegak hukum. Perwakilan KPK, BPN, dan BUMN berjanji menindaklanjuti aspirasi GERBRAK secara institusional.

“Ini bukan sekadar aksi, tapi panggilan nurani agar negara berpihak pada keadilan,” tegas Ariswan.il_06

Kalapas Labuhan Ruku dan Kepala BPN Asahan Dampingi Kakanwil Ditjenpas Sumut Tinjau Lahan Pembangunan Lapas Baru di Air Joman.

Batu Bara ™ – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Labuhan Ruku Soetopo Berutu bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Asahan Fachrul Husin Nasution mendampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sumatera Utara Yudi Suseno meninjau lahan untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baru di Kecamatan Air Joman, Rabu (30/4)

Peninjauan turut dihadiri oleh Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, serta pejabat struktural dari Lapas Labuhan Ruku yang ikut serta dalam rangka mendukung proses administrasi dan teknis pembangunan lapas ke depan.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pula pengukuran langsung terhadap lahan seluas kurang lebih 10 hektare yang di hibahkan Pemkab Asahan sebagai lokasi pembangunan. Pembangunan Lapas baru ini merupakan langkah strategis Ditjen Pemasyarakatan dalam mengatasi persoalan overkapasitas yang selama ini membebani lembaga pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Asahan.

Kakanwil Yudi Suseno menyampaikan apresiasinya terhadap Pemerintah Kabupaten Asahan yang telah menghibahkan lahan tersebut. “Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh dari Pemkab Asahan. Ini bentuk sinergi yang sangat positif dalam mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih baik ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Kalapas Labuhan Ruku Soetopo Berutu menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan tersebut. “Kami menyambut baik rencana ini. Kehadiran Lapas baru akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas pembinaan warga binaan, serta memperbaiki kondisi yang selama ini kurang ideal akibat overkapasitas,” tuturnya.

Yudi juga menambahkan bahwa pembangunan Lapas baru ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan layanan pemasyarakatan serta memperkuat infrastruktur pemasyarakatan di daerah Asahan.

Sebagai catatan, saat ini sekitar 60 persen dari warga binaan di Lapas Labuhan Ruku berasal dari Kabupaten Asahan. Oleh karena itu, pembangunan Lapas baru di Air Joman menjadi solusi yang sangat relevan dan dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan pemasyarakatan dengan daerah asal warga binaan.il_06

INALUM Terima Pengiriman Perdana Alumina dari SGAR Mempawah Langkah Strategis Menuju Kemandirian Aluminium Nasional

Kuala Tanjung, 29 April 2025 — PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), anggota Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID, mencatat tonggak sejarah baru dengan menerima pengiriman perdana sebanyak 21.467 metrik ton (MT) alumina dari Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah, Kalimantan Barat. Pengiriman ini ditujukan ke fasilitas smelter INALUM di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

Momentum ini menandai langkah besar dalam mewujudkan rantai pasok industri aluminium yang terintegrasi, dimulai dari bauksit, alumina, hingga menjadi produk aluminium nasional. Selain itu, pengiriman perdana ini juga menjadi bagian penting dalam percepatan hilirisasi industri strategis berbasis sumber daya alam domestik, sejalan dengan visi pembangunan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Prosesi simbolik dilakukan melalui penekanan tombol alumina unloader sebagai tanda dimulainya pengoperasian penuh rantai hilirisasi aluminium nasional.

Direktur Utama INALUM, Ilhamsyah Mahendra, menyatakan bahwa pengiriman ini adalah realisasi dari upaya bertahun-tahun dalam menghadirkan nilai tambah industri di dalam negeri.

“Pengiriman perdana alumina dari SGAR ke INALUM adalah jalan untuk mewujudkan kemandirian aluminium nasional. Hari ini kita menyaksikan hasil dari komitmen dan kerja keras bersama untuk memperkuat industri hilir dalam negeri,” ujarnya.

Proyek SGAR-1 yang dijalankan oleh PT Borneo Alumina Indonesia memiliki kapasitas produksi mencapai 1 juta ton alumina per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 500.000 MT dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku INALUM, sementara sisanya dipasarkan untuk kebutuhan industri lainnya.

Selain memperkuat ketahanan industri, kehadiran SGAR juga memberi multiplier effect yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kabupaten Mempawah, proyek ini telah menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga 6,62% pada tahun 2024 — naik sekitar 2,5% dibandingkan tahun 2021 (data BPS).

Lebih jauh, keberadaan SGAR diproyeksikan mampu menekan hingga 56% ketergantungan terhadap aluminium impor. Hal ini diperkirakan dapat menghemat devisa negara sebesar US$ 3,5 miliar per tahun.

Sebagai satu-satunya smelter aluminium milik negara, INALUM kini memasuki fase strategis untuk menjawab kebutuhan aluminium nasional di berbagai sektor seperti konstruksi, energi, manufaktur, serta industri kendaraan listrik yang sedang berkembang pesat.il_06

Rapat Paripurna DPRD Batu Bara Bahas LKPJ Bupati 2024 dan Sampaikan Rekomendasi Strategis untuk Perbaikan Kinerja OPD

BATU BARA | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2024 serta pembacaan rekomendasi, Selasa (29/4/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat.

Rapat dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga selesai, dihadiri oleh sejumlah unsur pimpinan dan stakeholder penting daerah. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Safi’i, SH, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, SE., MAP, Sekretaris DPRD Izhar Fauzi, SH, seluruh anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Syafrizal menyampaikan apresiasi atas sinergi DPRD yang telah mengawal pembahasan LKPJ Bupati secara objektif dan komprehensif. Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi landasan evaluatif yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

Tahapan Pembahasan Pansus LKPJ

Mengacu pada regulasi yang berlaku, pembahasan LKPJ Bupati dilakukan secara mendalam melalui serangkaian tahapan, yakni:

1. Rapat internal Pansus DPRD.

2. Rapat pembahasan LKPJ bersama para pengguna anggaran, seperti Kepala OPD, Badan, Kecamatan, dan BUMD.

3. Rapat lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

4. Penyusunan laporan akhir dan keputusan Pansus.

Pansus kemudian memberikan sejumlah rekomendasi strategis berdasarkan capaian target dan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan selama tahun anggaran 2024. Fokus utama evaluasi ditujukan kepada beberapa OPD dengan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Rekomendasi untuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Dinas ini mendapat sorotan khusus, terutama dalam aspek pengelolaan layanan BPJS Kesehatan dan penanganan stunting. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain:

Dinas diminta proaktif membangun komunikasi intensif dengan pihak BPJS Kesehatan agar solusi atas rendahnya keaktifan kepesertaan masyarakat dapat ditemukan, sehingga program Jaminan Kesehatan UHC Non Cut Off bisa diberlakukan kembali.

Validitas data NIK pada database Dukcapil perlu ditingkatkan melalui pembukaan posko pemutakhiran data dan sosialisasi aktif di desa-desa.

Dinas didorong mencari jalan keluar atas tunggakan peserta mandiri BPJS, termasuk permintaan moratorium atau pengurangan tunggakan kepada BPJS.

Layanan kesehatan tidak boleh ditolak meski ada tunggakan; koordinasi antara dinas dan fasilitas kesehatan sangat diperlukan.

Upaya penanganan stunting perlu melibatkan kemitraan dengan korporasi swasta melalui pemanfaatan dana CSR untuk pengadaan nutrisi.

Rekomendasi untuk RSUD Batu Bara

  • Rekomendasi untuk RSUD OK Arya Zulkarnain menekankan pada peningkatan pelayanan dan profesionalisme:
  • Rumah sakit milik pemerintah ini dituntut menjadi role model pelayanan prima, melampaui standar rumah sakit swasta.
  • Seluruh SDM, mulai dari dokter, perawat, hingga cleaning service dan satpam, harus mengedepankan sikap peduli, disiplin, dan tanggap dalam melayani masyarakat.
  • Kehadiran dokter tepat waktu menjadi sorotan utama agar tidak terjadi antrean panjang dan keterlambatan pelayanan.
  • Ketersediaan stok obat, terutama obat emergensi seperti anti-rabies dan serum anti-bisa ular, harus selalu dijaga.

Rekomendasi untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan

Dalam sektor pertanian, DPRD menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi:

 

  • Kinerja dinas harus dievaluasi agar target menjadikan Batu Bara sebagai lumbung pangan benar-benar terealisasi.
  • Bantuan pertanian dalam bentuk hibah harus diarahkan langsung kepada petani, bukan melalui koperasi, guna meningkatkan produktivitas.
  • Perlu kajian pemberian insentif kepada petani tanaman pangan agar tidak terjadi alih fungsi lahan secara masif.
  • Koordinasi lintas sektor dibutuhkan dalam memperbaiki kerusakan tanggul Sidaludalu yang berpotensi mengancam ketahanan pertanian daerah.

Rapat Paripurna ini menunjukkan komitmen DPRD Kabupaten Batu Bara dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Melalui evaluasi LKPJ dan rekomendasi yang disampaikan, diharapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pembangunan di Kabupaten Batu Bara semakin meningkat ke depannya.red

Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61, Kalapas : Momentum Refleksi dan Apresiasi Petugas Pemasyarakatan

Batu Bara  ™— Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar acara tasyakuran yang berlangsung secara hybrid, Senin (28/4). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Petugas dan Dharma Wanita Lapas Labuhan Ruku serta dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai stakeholder terkait.

Acara dimulai dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan Laporan Kegiatan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi. Dalam sambutannya, Mashudi menegaskan bahwa Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali peran pemasyarakatan dalam membina warga binaan, agar mampu kembali menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para petugas, acara dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan kepada pegawai yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan handphone, serta penghargaan kepada stakeholder yang telah berkontribusi dalam mendukung tugas pemasyarakatan.

Selain itu, diberikan pula bantuan sosial yang penyerahannya disaksikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto, melalui Zoom meeting. Dalam arahannya, Menteri menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran pemasyarakatan atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas mulia ini.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta stakeholder yang telah hadir dan mendukung kegiatan tersebut.

Beliau juga berpesan kepada seluruh petugas pemasyarakatan untuk menjadikan momentum Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 ini sebagai ajang refleksi diri, memperbaiki kinerja, dan terus meningkatkan integritas serta dedikasi dalam menjalankan tugas pemasyarakatan dengan sebaik-baiknya.

Sebagai puncak acara, dilaksanakan prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur. Potongan tumpeng pertama diserahkan oleh Kalapas Labuhan Ruku kepada pegawai paling senior dan termuda di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku

Peringatan ini tidak hanya menjadi ajang syukuran, tetapi juga pengingat pentingnya menjaga komitmen dan integritas dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang semakin maju dan humanis.il_06

Kalapas Labuhan Ruku Sambangi Bupati Asahan, Diskusikan Rencana Pembangunan Lapas Baru di Kisaran

Batu Bara ™– Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, didampingi Kasi Adm Kamtib dan Kasubbag Tata Usaha melakukan kunjungan dan silaturahmi ke Kantor Bupati Asahan membahas rencana pembangunan Lapas baru di Kecamatan Air Joman. Kunjungan ini disambut langsung oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, di ruang kerjanya, Jum’at (25/4).

Dalam pertemuan tersebut, Kalapas Labuhan Ruku menyampaikan pentingnya pembangunan Lapas di Air Joman sebagai upaya mengatasi overkapasitas dan meningkatkan pelayanan pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan representatif.

“Kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Asahan terkait percepatan pembangunan Lapas di Air Joman. Ini akan berdampak besar terhadap sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan efisien di wilayah kita,” ujar Kalapas Labuhan Ruku.

Bupati Asahan menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Daerah untuk bersinergi dengan Kementerian Imigrasi dan Pasyarakatan dalam mendukung pembangunan Lapas baru tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Asahan tentu menyambut baik rencana pembangunan ini. Kami akan mendukung sepanjang prosesnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar Bupati.

Lebih lanjut Kalapas Labuhan Ruku menyampaikan rencana program pendidikan yang sedang direncakanan yaitu Kelas khusus sarjana di Lapas Labuhan Ruku dan berharap dukungan dari Pemkab Asahan dalam bentuk penyediaan fasilitas penuh

“Saat ini kami juga sedang menjalin kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Asahan untuk membuka kelas khusus sarjana bagi warga binaan. Program ini merupakan bagian dari pembinaan jangka panjang yang kami rancang untuk membekali warga binaan dengan pendidikan tinggi, sebagai upaya nyata dalam mengantisipasi risiko residivisme, khususnya di Lapas Labuhan Ruku,” ungkap Kalapas.

Kalapas berharap melalui pertemuan ini, kerja sama antara Lapas dan Pemkab Asahan semakin solid, terutama dalam mendukung program pembinaan keterampilan dan kepribadian bagi warga binaan

Silaturahmi ini berlangsung dengan penuh keakraban dan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan pemerintah daerah.il_06

Pimpin Langsung Sidang TPP, Kalapas Labuhan Ruku : Saya Pastikan Pelayanan Hak Integrasi Tidak Dipungut Biaya

Batu Bara ™ – Sebanyak 60 warga binaan mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang digelar di Lapangan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Kamis (24/4)

Sidang ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu didampingi oleh Ka KPLP Ziko Lukita, Pembina Ahli Muda Keamanan Wilman Marbun, Kasubsi Bimkemaswat, Janter Maruli dan yang lainnya.

Sidang TPP merupakan bagian dari mekanisme penilaian pembinaan bagi warga binaan sebelum memperoleh hak-hak integrasi seperti cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, atau remisi. Dalam pelaksanaannya, masing-masing WBP didampingi oleh penjamin sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap proses reintegrasi sosial.

Dalam sambutannya, Kalapas Labuhan Ruku menegaskan pentingnya pelaksanaan sidang TPP secara objektif dan profesional. “Penilaian harus didasarkan pada rekam jejak pembinaan dan data yang valid. Kita ingin memastikan hanya yang benar-benar layak yang mendapat kesempatan melanjutkan proses integrasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa syarat awal pengurusan hak integrasi dimulai ketika warga binaan telah menjalani 2/3 masa pidana. “Perlu dipahami bersama, 2/3 masa pidana itu adalah batas awal seseorang bisa mulai diusulkan hak integrasinya, bukan jaminan langsung mendapatkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kalapas menekankan bahwa seluruh layanan yang diberikan di Lapas Labuhan Ruku tidak dipungut biaya. “Saya tegaskan, seluruh layanan termasuk layanan hak integrasi yang ada di Lapas Labuhan Ruku ini gratis. Tidak ada biaya apapun, dan jika ada yang meminta, segera laporkan,” tambahnya.

Salah satu warga binaan yang mengikuti sidang menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. “Terima kasih kepada Kalapas dan seluruh jajaran yang telah mengundang kami dalam sidang ini. Kami merasa dihargai dan yakin bahwa pelayanan yang diberikan di Lapas Labuhan Ruku memang maksimal dan tanpa pungutan biaya,” ucapnya.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata transparansi dalam pelaksanaan program pembinaan dan hak integrasi, sekaligus membangun kepercayaan warga binaan serta keluarga dalam proses hukum dan pemasyarakatan yang dijalankan.il_06

Kanwil Ditjenpas Sumut Bersinar di IPPAFest 2025: Raih Dua Penghargaan Bergengsi

Jakarta ™ — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara (Kanwil Ditjenpas Sumut) mencatat prestasi membanggakan dalam ajang Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest 2025) yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/25).

Di penghujung kegiatan, Kanwil Sumut dinobatkan sebagai peraih dua penghargaan bergengsi dari panitia pelaksana IPPAFest 2025.

Adapun penghargaan yang berhasil diraih adalah:

– Juara I Kategori Pemberitaan Terbanyak IPPAFest 2025, sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dan strategi komunikasi publik yang aktif, kreatif, dan berdampak selama penyelenggaraan acara.

– Juara III Kategori Stand Terbaik IPPAFest 2025, berkat desain stand yang memadukan unsur budaya khas Sumatera Utara dengan hasil karya warga binaan yang inspiratif.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, didampingi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, dalam rangkaian penutupan resmi IPPAFest 2025.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas semangat kolaboratif dan inovatif seluruh peserta.

Silmy menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam mendukung reformasi sistem pemasyarakatan.

“Semoga semangat yang telah kita mulai ini akan tetap menjalar di dalam lapas, di luar tembok, dan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita terus nyalakan,” tegas Silmy.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara, Yudi Suseno, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian tersebut. Ia menyebut penghargaan ini sebagai hasil dari sinergi yang kuat antara seluruh jajaran Kanwil, UPT, dan tim humas dalam membangun komunikasi publik yang transparan, berdampak, dan bermakna.

“Penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, tetapi simbol bahwa kerja kolaboratif, pembinaan yang berkualitas, dan keterbukaan informasi adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemasyarakatan,” ujar Yudi Suseno.

Stand Kanwil Ditjenpas Sumut sebelumnya memang menjadi salah satu sorotan utama IPPAFest 2025, dengan tampilan yang memadukan kekayaan budaya Melayu, Batak Toba, Batak Karo, Batak Angkola, dan Nias.

Stand ini juga memamerkan berbagai karya unggulan dari UPT Pemasyarakatan Kanwil Sumut , termasuk karikatur 3D Menteri Imipas bersama cucu kesayangan Baby Khei dan istri tercinta Ny. Evi Agus Andrianto, yang langsung dibeli oleh Menteri Imipas sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas warga binaan.

Capaian ini semakin memperkuat posisi Kanwil Ditjenpas Sumut sebagai salah satu pelaksana pemasyarakatan yang tidak hanya unggul dalam program pembinaan, tetapi juga dalam menyuarakan transformasi pemasyarakatan yang humanis, terbuka, dan berdampak positif bagi masyarakat luas.il_06

Warga Binaan Tampil Memukau di IPPAFest 2025: Kreativitas Tanpa Batas

Jakarta™ – Ratusan karya terbaik Warga Binaan dari seluruh Indonesia dipamerkan di Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) 2025 yang digelar 21–24 April di Lapangan Banteng, Jakarta. Mulai dari seni pertunjukan, kuliner, fesyen, hingga bazar produk kreatif, seluruh hasil pembinaan ini menunjukkan kreativitas tanpa batas dari balik jeruji.

Mengusung tema Creation Beyond the Bars, IPPAFest menjadi bagian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61. Acara ini sejalan dengan program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mendukung UMKM dan pembangunan kapasitas pribadi Warga Binaan.

Menteri Imipas, Agus Andrianto, menegaskan IPPAFest adalah panggung semangat dan harapan. “Kreativitas tidak bisa dipenjara. Harapan selalu menemukan jalan,” tegasnya saat membuka acara.

Berbagai kolaborasi menarik mewarnai IPPAFest, seperti penampilan Warga Binaan bersama Zivilia Band, Virgoun, dan Tagor Pangaribuan. Selain itu, hasil karya seperti batik dan lukisan laku terjual hingga ratusan juta rupiah dalam lelang amal.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menambahkan IPPAFest bertujuan mempromosikan karya Warga Binaan ke masyarakat luas serta mendorong industrialisasi produk hasil pembinaan. “Ini bukti nyata bahwa Warga Binaan bisa kembali berkontribusi untuk bangsa,” ujarnya.

Festival ini juga dimeriahkan 33 stand dari Kantor Wilayah Pemasyarakatan se-Indonesia, bazar UMKM, fashion show, rampak beduk, stand-up comedy, hingga pertunjukan seni tradisional.

IPPAFest 2025 menjadi cermin optimisme baru: membangun kepercayaan diri Warga Binaan sekaligus memperkuat penerimaan negara melalui sektor kreatif berbasis pembinaan.

Turut hadir membuka acara, Wakil Menteri Imipas, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Ketua Komisi XIII DPR RI, perwakilan Dubes negara sahabat, dan mitra kerja Ditjenpas.il_06