Medan – Universitas Al-Azhar (UA) kembali menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2025/2026. Kegiatan berlangsung selama empat hari, diawali dengan pembekalan pada 1 Oktober 2025, kemudian dilanjutkan dengan acara inti pada 2–4 Oktober 2025 di Gelanggang Olahraga (GOR) Abdul Manan Muis, Kampus Al-Azhar Medan.

Ketua Panitia PKKMB 2025, Yoga Tri Nugraha, S.T., M.T., C.ST., C.MPA, menyampaikan bahwa tahun ini sebanyak 1.350 mahasiswa baru dari 4 fakultas dan 8 program studi mengikuti kegiatan dari pukul 08.00–15.30 WIB. Seluruh rangkaian PKKMB dijalankan sesuai petunjuk pelaksana (juklak) dari Kemendiktisaintek melalui LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara.

Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Kelembagaan, Dr. Irwansyah Tanjung, S.H., M.H., C.TE, menegaskan bahwa PKKMB tahun ini berbeda dari sebelumnya. Kepanitiaan dikordinasikan langsung oleh fungsionaris Universitas Al-Azhar dengan melibatkan mahasiswa serta organisasi internal kampus melalui sistem Gugus.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Al-Azhar, Dr. Ir. H. Mawardi, S.T., M.T., menekankan pentingnya PKKMB untuk membekali mahasiswa dalam menghadapi kehidupan kampus.

“Mahasiswa harus siap menjalani pola pembelajaran baru, dengan semangat belajar yang tinggi, serta dibekali keterampilan, adab, etika, dan spiritual agama. Hal ini menjadi ciri khas Universitas Al-Azhar yang berkomitmen menjadi kampus unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman,” ujarnya.

Beliau juga menambahkan, Tri Dharma Perguruan Tinggi akan diterapkan dengan kurikulum berbasis OBE (Outcome Based Education).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh H. Machyuzar Nasution, Pembina Yayasan Hajjah Rachmah Nasution, yang menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan memilih Universitas Al-Azhar.

“Kami berkomitmen mendidik mahasiswa sebaik-baiknya agar menjadi generasi sukses,” tuturnya.

Selain itu, hadir juga perwakilan Wali Kota Medan yang diwakili oleh pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan, Abdul Gani, M.Pd.

Acara semakin meriah dengan penampilan seni tari daerah dari sanggar seni Universitas Al-Azhar yang dibina oleh Dr. Jarnawi Tanjung, S.H., M.H.

Tagar:

#PKKMB2025 #UniversitasAlAzhar #MedanBerkarya #MahasiswaBaru #KampusIslamUnggul #PendidikanSumut

Asahan, 02 Oktober 2025 – Suasana Aula Institut Agama Islam Daarul Uluum (IAIDU) Asahan terasa penuh ketegangan akademik saat sidang senat tertutup digelar bergantian oleh Fakultas Dakwah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Syariah. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua Senat Fakultas masing-masing, didampingi sekretaris sidang serta anggota senat lainnya, dengan kehadiran Rektor IAIDU Asahan dan perwakilan Yayasan Daarul Uluum Asahan.

Panitia menerapkan prosedur pemungutan suara melalui bilik pencoblosan, dengan opsi calon dekan dan kotak kosong sebagai wujud penghormatan terhadap asas demokrasi akademik. Namun, dinamika forum menghasilkan keputusan berbeda di tiap sesi.

✅ Fakultas Dakwah: Sidang mengusulkan agar mekanisme pencoblosan diganti aklamasi. Setelah diskusi singkat, forum menyetujui bulat, dan ketukan palu menetapkan dekan terpilih disambut tepuk tangan.

✅ Fakultas Tarbiyah: Awalnya sempat muncul usulan pemungutan suara sesuai prosedur awal. Namun, mayoritas anggota menilai dukungan sudah menguat, sehingga aklamasi kembali disepakati.

✅ Fakultas Syariah: Forum lebih solid, dengan cepat menyetujui aklamasi tanpa perdebatan panjang. Ketukan palu disambut tepuk tangan panjang, menegaskan keyakinan penuh kepada dekan baru.

🔑 Hasil Sidang Senat IAIDU Asahan:

• Fakultas Dakwah menetapkan Dr. H. Lakum, S.Ag., M.Sos sebagai dekan, dengan visi penguatan dakwah digital dan literasi Islam masyarakat.
• Fakultas Tarbiyah mengukuhkan Dr. H. Zainal Abidin, S.Ag., M.M sebagai dekan, dengan fokus pada kurikulum adaptif, peningkatan mutu dosen, dan kualitas lulusan.
• Fakultas Syariah memilih Dr. H. Syahrul, S.H.I., M.A sebagai dekan, dengan komitmen pada riset hukum Islam kontemporer serta kerja sama akademik lintas lembaga.

Rektor IAIDU Asahan, Assoc. Prof. Hj. Nilasari Siagian, S.H., S.Pd.I., M.H., menegaskan bahwa keputusan ini mencerminkan kedewasaan akademik.

“Aklamasi yang diputuskan setelah diskusi mendalam menunjukkan kepercayaan penuh senat kepada para calon. Kami berharap dekan terpilih dapat menunaikan amanah dengan komitmen, inovasi, dan tanggung jawab demi kemajuan kampus,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Yayasan Daarul Uluum Asahan mengapresiasi jalannya sidang yang berlangsung tenang, tertib, dan bernuansa intelektual.

Dengan keputusan ini, IAIDU Asahan memasuki babak baru kepemimpinan fakultas. Para dekan terpilih diharapkan mampu menghadirkan visi-misi dalam kerja nyata yang memberi dampak positif bagi kampus, umat, dan masyarakat luas.

Sidang senat pun ditutup dalam suasana penuh optimisme. Aklamasi diyakini menjadi pijakan awal menuju kepemimpinan fakultas yang lebih gemilang dan berdaya saing.il_06

Oleh: Ervina Sari Sipahutar
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (S-3)
Universitas Sumatera Utara
Pada hari Jumat,3 Oktober 2025, pukul 10 : 00 WIB

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan nasional. Di tengah derasnya arus globalisasi, tata kelola perencanaan pembangunan daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Globalisasi membawa perubahan dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, teknologi, hingga lingkungan, yang menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan beradaptasi.

Optimalisasi tata kelola perencanaan pembangunan menjadi kunci agar daerah tidak hanya mampu mengejar ketertinggalan, tetapi juga berdaya saing secara global dengan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tantangan Globalisasi terhadap Pembangunan Daerah

Globalisasi membuka peluang besar, namun juga menghadirkan tantangan nyata. Akses teknologi, informasi, dan modal global mendorong percepatan pembangunan. Akan tetapi, persaingan antar daerah bahkan antar negara juga semakin ketat.

Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang:

• Tidak hanya berorientasi pada kebutuhan lokal,
• Tetapi juga selaras dengan standar dan dinamika global.

Hal ini menuntut tata kelola perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berbasis data.

Salah satu tantangan utama adalah integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan dalam Agenda 2030 dan SDGs ke dalam perencanaan daerah. Banyak daerah masih kesulitan dalam menyusun rencana pembangunan yang komprehensif, khususnya terkait isu lintas sektor seperti perubahan iklim, kemiskinan, ketimpangan sosial, serta transformasi digital.

Peraturan Perundang-undangan Terbaru dan Relevansinya

Dalam upaya memperkuat tata kelola pembangunan daerah, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi terbaru, antara lain:

1. UU No. 13 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
   • Penyempurnaan dari UU No. 25 Tahun 2004.
   • Menegaskan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
   • Pasal 15 menekankan orientasi pada hasil, dampak pembangunan, dan integrasi dengan SDGs.
2. PP No. 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah
   • Mengatur mekanisme penyusunan RPJMD, RKPD, hingga evaluasi kinerja pembangunan.
   • Menekankan penggunaan data valid dan verifikasi digital serta keterlibatan masyarakat melalui konsultasi publik berbasis digital.
3. Permendagri No. 88 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
   • SIPD sebagai platform digital terpadu dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring pembangunan.
   • Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola.
4. Perpres No. 54 Tahun 2024 tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Pengendalian Perubahan Iklim
   • Mengamanatkan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD dan RKPD.
   • Menekankan target mitigasi emisi karbon serta adaptasi perubahan iklim.

Kebutuhan Optimalisasi Tata Kelola

Optimalisasi tata kelola pembangunan daerah memerlukan:

• Transformasi regulasi dan kelembagaan,
• Peningkatan kapasitas SDM,
• Pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy),
• Partisipasi masyarakat secara inklusif.

Globalisasi menuntut keterbukaan dalam pengambilan keputusan publik. Mekanisme dialog dan konsultasi publik perlu diperkuat agar aspirasi masyarakat terakomodasi, sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan pembangunan.

Inovasi Teknologi dan Digitalisasi

Digitalisasi merupakan kunci percepatan perencanaan daerah. Sistem informasi terintegrasi seperti SIPD memungkinkan:

• Pengelolaan data secara efektif,
• Monitoring dan evaluasi real-time,
• Akses partisipasi publik yang lebih luas.

Namun, tantangan masih ada, terutama terkait keterbatasan infrastruktur, SDM, dan keamanan data. Dukungan dari pemerintah pusat dan sektor swasta sangat diperlukan melalui pelatihan, investasi, dan penguatan sistem keamanan digital.

Sinergi Antar Pemangku Kepentingan

Optimalisasi tata kelola tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi kuat antara:

• Pemerintah pusat dan daerah,
• Sektor swasta,
• Akademisi,
• Masyarakat sipil.

Harmonisasi regulasi dan koordinasi antarlembaga menjadi syarat mutlak agar kebijakan pembangunan tidak tumpang tindih dan lebih efektif.

Kesimpulan

Optimalisasi tata kelola perencanaan pembangunan daerah di tengah arus global merupakan keniscayaan. Pemerintah daerah dituntut untuk:

• Adaptif, inovatif, dan responsif,
• Memperkuat regulasi dan kelembagaan,
• Mengembangkan digitalisasi sistem perencanaan,
• Meningkatkan partisipasi publik.

Pembangunan daerah yang berkualitas tidak hanya meningkatkan daya saing nasional di tingkat global, tetapi juga membawa kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Arus globalisasi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang besar bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Batu Bara – Universitas Al-Azhar (UA) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peningkatan Kerjasama Internasional Berbasis Tri Dharma Perguruan Tinggi”, Jumat (26/9/2025).

Acara ini menghadirkan Visiting Professor dari Malaysia, Prof. Dato’ Hj. Sushilil Azam bin Suhib, yang menjabat sebagai Direktur Internationalization of Higher Education Division (IHED), Ministry of Higher Education Malaysia.

Rektor Universitas Al-Azhar, Dr. Ir. H. Mawardi, S.T., M.T, dalam sambutannya menegaskan bahwa FGD ini sangat penting untuk mendorong peningkatan mutu, kualitas kinerja fakultas, serta program studi di UA.

“FGD ini menjadi langkah strategis menuju akreditasi unggul bertaraf internasional. Kami berharap hasil diskusi dapat diimplementasikan dan memberi dampak nyata bagi dosen serta lulusan Universitas Al-Azhar,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dato’ Sushilil dalam paparannya menyampaikan bahwa Universitas Al-Azhar akan diperkenalkan di berbagai perguruan tinggi internasional, baik di kawasan ASEAN maupun Eropa.
Ia juga membuka peluang pertukaran pelajar (student exchange) dan dosen dari luar negeri yang akan mengajar di UA, baik secara tatap muka maupun melalui perkuliahan daring.

Selain itu, Prof. Dato’ Sushilil turut membagikan strategi peningkatan pendapatan universitas dengan memanfaatkan teknologi modern, metode pemeliharaan (maintenance), serta menjalin kerjasama dengan pemerintah maupun pihak swasta.

Rektor UA juga menambahkan bahwa ke depan, pihaknya tidak hanya berkolaborasi di bidang akademik, namun juga akan memperkuat kemitraan dengan dunia industri.

“Kolaborasi akademisi dan industri menjadi kunci agar lulusan UA siap bersaing di level global,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Universitas Al-Azhar meneguhkan posisinya sebagai kampus yang terus bertransformasi menuju kampus berdaya saing internasional.

#UniversitasAlAzhar #VisitingProfessor #KerjasamaInternasional #TriDharmaPerguruanTinggi #KampusUnggul #FGD #MahasiswaBerkualitas