TANGERANG SELATAN – Penguatan kepemimpinan berbasis kinerja, pengembangan inovasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus pembelajaran peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 2 Kelompok Genap Tahun 2026 saat melaksanakan Studi Lapangan (STULA) di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tangerang Selatan.
Kegiatan yang berlangsung pada 7–9 Oktober 2026 tersebut didampingi Widyaiswara Pendamping, Drs. Agust Nadeak, M.Si. Studi lapangan ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk mempelajari secara langsung praktik kepemimpinan, tata kelola organisasi, pengelolaan sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi, serta inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan dipilih karena memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain menyusun dokumen perencanaan, instansi ini juga mengintegrasikan data, aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah, hasil penelitian, inovasi, dan koordinasi lintas perangkat daerah.
Kepemimpinan Berbasis Kinerja Jadi Sorotan
Salah satu praktik yang menjadi perhatian peserta adalah penerapan kepemimpinan berbasis kinerja dengan indikator yang terukur.
Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Bappelitbangda menetapkan empat sasaran dengan delapan indikator kinerja. Sasaran tersebut kemudian diterjemahkan melalui pohon kinerja dan mekanisme cascading agar target organisasi dapat diturunkan ke dalam pelaksanaan tugas yang lebih operasional.
Komitmen terhadap evaluasi juga ditunjukkan melalui tindak lanjut atas tujuh rekomendasi Inspektorat dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024. Langkah tersebut mencakup penyusunan standar operasional prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja individu, serta pemanfaatan aplikasi e-SAKIP untuk pengumpulan, pengukuran, dan evaluasi data kinerja.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam materi studi lapangan, Bappelitbangda meraih predikat A dengan nilai 87,15 pada evaluasi SAKIP tahun 2024.
Praktik ini memberikan pelajaran bahwa kepemimpinan tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian target. Pemimpin juga perlu membangun sistem pengukuran yang jelas, melakukan evaluasi secara berkala, menindaklanjuti rekomendasi, dan memastikan setiap proses perbaikan berdampak pada kinerja organisasi.
SISTARI Dorong Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi
Selain tata kelola kinerja, peserta PKP mendalami pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui SISTARI atau Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah.
SISTARI merupakan basis data digital yang menghimpun informasi mengenai riset, inovasi, produk hukum, dan panduan. Sistem ini menjadi bagian dari ekosistem inovasi yang turut melibatkan KREASI-IN, Teknologi Tepat Guna (TTG), Pemeringkatan Inovasi Perangkat Daerah (PIPD), Innovative Government Award (IGA), serta I2 Expo.
Melalui ekosistem tersebut, proses inovasi diarahkan agar berjalan secara berkelanjutan, mulai dari pendataan, penciptaan dan penilaian inovasi, diseminasi, penerapan, replikasi, hingga pemutakhiran data.
Peserta memperoleh pemahaman bahwa inovasi pemerintahan tidak seharusnya berhenti pada pembuatan aplikasi, kegiatan seremonial, atau perlombaan. Inovasi perlu didokumentasikan, dievaluasi, disebarluaskan, diterapkan, dan diperbarui agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Pelayanan Publik Mengedepankan Standar dan Partisipasi Masyarakat
Dari aspek pelayanan publik, Bappelitbangda telah menetapkan Standar Pelayanan melalui Keputusan Kepala Bappelitbangda Nomor 100.3.3/Kep-037/Bappelitbangda/I/2024 tertanggal 8 Januari 2024.
Standar tersebut mencakup empat jenis layanan, yakni Jaring Asmara Perencanaan Pembangunan, Penyelarasan Dokumen Perencanaan Daerah, Fasilitasi Rekomendasi Riset bagi warga negara asing (WNA), serta Fasilitasi Pengembangan Inovasi di Daerah.
Salah satu praktik yang menjadi perhatian peserta adalah Jaring Asmara atau Penjaringan Aspirasi Masyarakat. Selain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara tatap muka, masyarakat dapat menyampaikan usulan secara daring melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Dalam materi yang dipaparkan, target usulan yang terverifikasi di tingkat kecamatan pada 2026 mencapai 1.000 usulan, meningkat dibandingkan target 400 usulan pada 2024.
Bappelitbangda juga mengembangkan Musrenbang tematik untuk sejumlah isu pembangunan, antara lain inklusi, penanganan stunting, kemiskinan, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan pembiayaan non-APBD.
Praktik tersebut menunjukkan pentingnya membuka ruang partisipasi masyarakat sekaligus mengelola aspirasi secara terstruktur dalam proses perencanaan pembangunan.
Kolaborasi Jadi Kekuatan Pengembangan Inovasi
Studi lapangan turut menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan inovasi daerah.
Bappelitbangda melibatkan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, akademisi, masyarakat, inovator, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Pendekatan kolaboratif ini menjadi pembelajaran bagi peserta PKP bahwa keterbatasan sumber daya dapat dihadapi melalui penguatan jejaring, pembagian peran, serta kerja sama yang terarah.
Kolaborasi juga diperlukan untuk memastikan inovasi tidak berjalan sendiri, melainkan terhubung dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Peserta Rumuskan Rekomendasi Pengukuran Dampak SISTARI
Berdasarkan hasil pengamatan, diskusi, wawancara, dokumentasi, dan analisis kelompok, peserta PKP merumuskan sejumlah pembelajaran penting.
Pertama, target kinerja harus terukur dan diterjemahkan ke dalam sistem kerja organisasi. Kedua, evaluasi perlu dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan, bukan semata-mata sebagai pemenuhan administrasi. Ketiga, inovasi membutuhkan pemeliharaan dan keberlanjutan. Keempat, kolaborasi menjadi unsur penting dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan kompleksitas persoalan pembangunan.
Sebagai salah satu hasil analisis, PKP Angkatan 2 Kelompok Genap merekomendasikan pembuatan alat ukur untuk menilai pencapaian dan dampak penggunaan aplikasi SISTARI terhadap peningkatan pelayanan publik. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah Survei Kepuasan Pengguna Layanan berbasis digital.
Rekomendasi ini bertujuan agar keberhasilan SISTARI tidak hanya dinilai dari keberadaan atau tingkat penggunaan sistem, tetapi juga dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi pengguna dan kualitas pelayanan publik.
STULA Jadi Bekal Aksi Perubahan Peserta PKP
Melalui kegiatan STULA, peserta memperoleh gambaran bahwa keberhasilan organisasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, anggaran, dan teknologi. Kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan, target yang terukur, evaluasi yang terbuka, kolaborasi, serta pengelolaan inovasi secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting.
Praktik Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan memberikan bahan pembelajaran mengenai keterkaitan antara kepemimpinan, kinerja, perencanaan pembangunan, riset, inovasi, dan pelayanan publik.
Di sisi lain, hasil studi juga menjadi ruang refleksi terhadap sejumlah tantangan organisasi, termasuk keterbatasan jabatan fungsional, integrasi data, serta keselarasan dokumen.
Bagi peserta PKP, pengalaman tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan selama studi lapangan. Berbagai praktik yang dipelajari dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan karakteristik organisasi masing-masing, khususnya dalam mendukung penyusunan dan pelaksanaan proyek perubahan atau aksi perubahan di unit kerja.
Dengan demikian, STULA menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas kepemimpinan pengawas yang berorientasi pada hasil, adaptif terhadap perubahan, dan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.il_06