BATU BARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (18/8/2026), mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai.
Rapat turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Bapak Rodial, Bupati Batu Bara yang diwakili Sekretaris Daerah, Bapak Rusian Heri, S.Sos., M.AP., Plt. Sekretaris DPRD yang diwakili Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bapak Herryawan, S.T., M.Si., seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, serta unsur organisasi perangkat daerah (OPD) dan Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Dalam rapat tersebut, enam fraksi menyampaikan pandangan umum dan sejumlah catatan sebagai bahan pembahasan Rancangan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pembahasan Segera
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan harapan agar hasil pembahasan dan kerja yang dilakukan dapat ditindaklanjuti Pemerintah Daerah bersama pihak terkait melalui kebijakan dan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan agar Dokumen Rancangan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027 segera dibahas sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Batu Bara pada 2027 dapat dimulai tepat waktu.
Menurut fraksi tersebut, percepatan pembahasan diharapkan turut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Batu Bara agar semakin maju dan berkembang.
Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Bapak Jalasmar Sitinjak, S.H.
Fraksi Gerindra Tekankan Anggaran yang Realistis dan Tepat Sasaran
Fraksi Partai Gerindra memandang Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian penting dari proses pembangunan Kabupaten Batu Bara.
Fraksi Gerindra menilai pembahasan harus dilakukan secara objektif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fraksi tersebut pada prinsipnya mendukung proses pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, dalam proses pembahasan selanjutnya, Fraksi Gerindra menegaskan akan tetap menjalankan fungsi konstitusional DPRD melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Kepentingan masyarakat, efektivitas penggunaan anggaran, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah menjadi hal yang ditekankan dalam proses pembahasan tersebut.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, proporsional, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Batu Bara.
Pandangan tersebut dibacakan oleh Bapak Muhammad Safi’i.
Fraksi PKS Dukung Pembahasan Serius dan Efektif
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara umum mendukung dan mendorong Nota KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas secara serius, efektif, dan efisien.
Fraksi PKS mendorong agar pembahasan dilakukan pada masing-masing komisi DPRD Kabupaten Batu Bara sesuai mekanisme yang berlaku.
Pandangan Fraksi PKS dibacakan oleh Ibu Suminah.
Fraksi PAN Soroti Transparansi dan Kepentingan Masyarakat
Fraksi PAN berharap penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan secara transparan dan terbuka dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Fraksi PAN juga berharap rancangan anggaran tersebut mampu menjadi instrumen untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan masyarakat sebagai bagian dari upaya nyata membangun Kabupaten Batu Bara yang lebih maju dan sejahtera.
Pandangan Fraksi PAN dibacakan oleh Ibu Chairul Bariah, S.M.
Fraksi KPN Siap Bahas Rancangan KUA-PPAS Secara Mendalam
Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) menyatakan siap membahas secara mendalam Dokumen Rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fraksi KPN berharap proses pembahasan dapat berjalan secara konstruktif dan diselesaikan tepat waktu sesuai amanah peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Tujuannya, agar APBD Kabupaten Batu Bara yang dihasilkan nantinya dapat menjadi APBD yang sehat, akuntabel, serta berpihak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara.
Pandangan tersebut dibacakan oleh Bapak Suriadi, S.H.
Fraksi KDRI Dorong Optimalisasi PAD dan Pengawasan Perusahaan
Sementara itu, Fraksi KDRI menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dinilai penting dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027.
Salah satu poin yang menjadi perhatian Fraksi KDRI adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi KDRI meminta agar rekomendasi Pansus PAD segera ditindaklanjuti, termasuk upaya meningkatkan target perolehan PAD dalam APBD. Fraksi tersebut juga meminta adanya tindakan tegas dan terukur sesuai regulasi terhadap perusahaan yang dinilai kurang memberikan perhatian terhadap kemajuan masyarakat Kabupaten Batu Bara.
Selain itu, Fraksi KDRI menyoroti belum adanya bagi hasil dari sejumlah sumber pendapatan daerah yang berpotensi menjadi PAD. Pemerintah Kabupaten Batu Bara didorong untuk terus memperjuangkan hak daerah kepada Pemerintah Pusat, termasuk mendorong perubahan regulasi apabila diperlukan.
Fraksi KDRI juga meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera membentuk tim atau satuan tugas optimalisasi PAD yang bertugas mengidentifikasi dan mengoptimalkan seluruh potensi PAD, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Batu Bara.
Selain optimalisasi PAD, Fraksi KDRI menyampaikan sejumlah rekomendasi lainnya, yakni:
1. Menggenjot PAD melalui pengawasan perusahaan serta optimalisasi aset dan BUMD.
2. Mendorong efisiensi dan penggunaan anggaran secara tepat sasaran, terutama untuk sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
3. Menetapkan program prioritas yang terukur dengan indikator kinerja yang jelas pada masing-masing OPD.
4. Meningkatkan transparansi anggaran dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.
Setelah mempertimbangkan berbagai hal tersebut, Fraksi KDRI menyatakan menerima Rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2027 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar), dengan catatan agar dilakukan penyempurnaan sesuai masukan yang telah disampaikan.
Pandangan Fraksi KDRI dibacakan oleh Bapak H. Rohadi, S.P., M.H.
Pembahasan Dilanjutkan ke Tahap Berikutnya
Dengan disampaikannya pandangan umum keenam fraksi tersebut, pembahasan Rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD.
Berbagai catatan yang disampaikan fraksi diharapkan menjadi bahan dalam penyempurnaan rancangan anggaran, sehingga APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 nantinya dapat disusun secara realistis, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.W’s
Humas DPRD Kabupaten Batu Bara